Dalam konteks regulasi lingkungan, persiapan dokumen DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) atau DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) menjadi langkah krusial yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara pertek emisi dan persyaratan hukum yang mengatur persiapan dokumen tersebut, terutama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
DELH dan DPLH
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
Klarifikasi Menurut PP 22 Tahun 2021
Sesuai dengan PP 22 Tahun 2021, pertek emisi memiliki peran penting dalam persiapan dokumen DELH/DPLH. Pertek emisi, atau Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharuskan mendahului proses persiapan dokumen tersebut. Pedoman ini mencakup langkah-langkah teknis yang harus diambil untuk mengelola dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek.
Klarifikasi terkait persyaratan pertek emisi sebelum persiapan dokumen DELH/DPLH dapat ditemukan dalam Pasal 89 PP 22 Tahun 2021. Pasal ini menegaskan bahwa jika terdapat perubahan yang memengaruhi DELH, namun belum ada upaya untuk menyusun dokumen baru, pihak yang terkait dapat dikenai sanksi. Dengan kata lain, setiap perubahan yang signifikan dalam aspek lingkungan harus diakomodasi melalui penyusunan dokumen DELH yang baru.
Jika Terjadi Perubahan
Dalam konteks ketidakpatuhan, sanksi menjadi perhatian utama. Jika perubahan yang signifikan terjadi dan tidak diikuti dengan penyusunan dokumen DELH yang sesuai, pihak yang terkait dapat terkena sanksi. Ini menunjukkan pentingnya melibatkan pertek emisi sejak awal, sehingga setiap perubahan dapat dievaluasi dan diatasi dengan tepat. Jasa konsultan pertek emisi akan membantu analisis dengan lebih akurat dan aktual
Meskipun terjadi perubahan, bukan berarti selalu harus menyusun addendum. Dalam beberapa kasus, penyusunan dokumen baru, yaitu DELH, dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Ini terutama jika perubahan tersebut bersifat substansial dan membutuhkan analisis mendalam tentang dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
Perubahan Harus Dievaluasi
Kunci indikator dalam penyusunan dokumen baru tetaplah sama, terlepas dari apakah itu addendum atau DELH. Perubahan harus dievaluasi dengan hati-hati, dan pertek emisi menjadi panduan yang sangat diperlukan dalam melibatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi perubahan tersebut.
Evaluasi perubahan dengan pertek emisi menjadi langkah kunci. Tanpa evaluasi ini, risiko terkait dampak lingkungan mungkin tidak teridentifikasi dengan baik. Khususnya, dalam konteks penyusunan DELH, aspek pertek emisi menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dievaluasi secara menyeluruh.
Meskipun prinsip-prinsip pertek emisi tetap berlaku, ada kasus tertentu di mana KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mungkin memiliki pengecualian. Sebagai contoh, jika terdapat perluasan lahan yang tidak digunakan untuk produksi, misalnya untuk kantor atau gudang yang tidak menghasilkan emisi, maka pertek emisi mungkin tidak diperlukan.
