Artikel

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 5 (2021) yang merupakan turunan dari PP No 22 (2021) pasal 219 e menjelaskan mengenai tata cara penerbitan persetujuan lingkungan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan. Persetujuan lingkungan diantaranya berisi mengenai persetujuan teknis. Persetujuan teknis digunakan untuk mendapatkan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan agar suatu usaha/kegiatan dapat memeroleh izin berusaha. Pembahasan ini akan dikerucutkan pada bidang emisi dan ambien. Emisi merupakan pencemaran udara/polutan yang dilepas ke ambien. Emisi yang dikeluarkan menuju atmosfer menyebabkan pencemaran udara. Kondisi meterologi menjadi faktor penentu proses pencemaran udara karena merupakan media perantara dan penyebaran. Unsur-unsur meteorologi yang berhubungan dengan proses pencemaran udara meliputi arah dan kecepatan angin, suhu udara, radiasi matahari, kelembaban udara, tekanan udara dan curah hujan.

Persetujuan teknis dilakukan sebagai upaya pemantauan lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang direncanakan, di mana belum dibangun atau beroperasinya alat pengendalian pencemar udaran (PPU), dokumen tersebut hanya berisi tentang spesifikasi, desai teknis dan prakiraan kemampuan alat tersebut. Pemrakarsa akan menyampaikan rencana-rencana proses pengendalian pencemaran akibat proses produksi maupun akibat alat yang digunakan sehingga akan dianggap sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan itu akan berdiri. Sedangkan bagi kegiatan yang bersifat sementara, akan dikecualikan dari kewajiban penyusunan pertek.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan dimana persetujuan lingkungannya akan diterbitkan. Semua pelaku usaha baik yang telah memiliki izin lingkungan maupun tidak, pada bidang emisi yang sebelum peraturan berlaku tidak menjadi concern utama, maka perlu menyampaikan permohonan/pengajuan pertek emisi. Pada kasus ini apabila suatu usaha telah AMDAL (AMDAL sebelum AMDAL sekarang berlaku), akan tetapi AMDAL tersebut tidak mencantumkan baku mutu yang diacu, maupun pengelolaan terhadap emisinya, maka PT tersebut tetap wajib menyusun pertek. Tetapi jika perusahaan menyebutkan ‘mengikuti peraturan yang berlaku’, itu sudah termasuk mempunyai standar teknis artinya peraturannya berubah nanti akan mengikuti perubahan.

Pada kawasan industri, tetap wajib AMDAL kawasan. RKL/RPL rinci yang telah dimiliki merupakan standar kawasan tersebut, bukan standar dari masing-masing tenan, maka tetap wajib menyusun pertek dan dokumen lingkungan lain (UKL/UPL) tiap tenan. Maka pada peraturan ini, tiap tenan akan memiliki dua dokumen yaitu UKL/UPL sendiri (dibuat oleh dinas lingkungan hidup Kota Medan untuk emisi yg dikeluarkannya) dan memiliki RKL/RPL kawasan (untuk IPAL kawasannya) berdasarkan pada acuan pada pasal 53. Jika suatu perusahaan dalam dokumen lingkungan mereka belum memuat pertek tentang mutu udara maka ya dia perlu melakukan perubahan terhadap persetujuan lingkungannya. Ini nantinya akan menjadi temuan kawasan. Proses pengajuan pertek terbagi menjadi dua cara, yaitu:

• dokumen pertek wajb diajukan sebelum permohonan persetujuan lingkungan

langkah tersebut berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban menyusun UKL/UPL, dengan alasan akan dilakukannya pengecekkan di UKL/UPL yang memiliki waktu pembahasan singkat (3-5 hari). Sedangkan penyusunan pertek lebih memakan waktu. Jadi, jika pertek tersebut belum dibuat atau belum selesai, akan terjadi tabrakkan waktu saat akan mengajukan permohonan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha

• pengajuan pertek dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan maupun sebelum permohonan persetujuan lingkungan

hal ini berlaku bagi pelaku usaha wajib AMDAL sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Persetujuan teknis ini merupakan hal yang baru bagi pelaku usaha, adapun pedoman dalam penyusunannya tercantum dalam PermenLHK No 5 (2021) pada lampiran berikut (khusus di bidang emisi):

1. lampiran X tata cara penapisan untuk kegiatan pembuangan emisi
2. lampiran XI muatan kajian teknis pembuangan emisi
3. lampiran XII muatan standar teknis pemenuhuan baku mutu emisi
4. lampiran XIII tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan kegiatan pembuangan emisi
5. Lampiran XIV format berita acara hasil pemeriksaan dokumen permohonan persetujuan teknis.
6. Lampiran XV format berita acara penilaian substansi (jika sudah lengkap dan betul) maka:
7. lampiran XVI dibuat format persetujuan pembuangan emisi
8. Lampiran XVII ini berisi format berita acara verifikasi pemenuhan persetujuan teknis
9. lampiran XVIII Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Adapun pembahasan mengenai tata cara dan alur untuk penyusunan dokumen tersebut akan dibahas pada artikel “Bagaimana Cara Mendapatkan Surat Kelayakan Operasi?”.

Artikel ditulis oleh Isrinannisa Yane Aulia yang memiliki pengalaman di bidang pertek emisi dan kajian dispersi emisi

Kategori penilaian dan pemeringkatan PROPER telah dijelaskan juga didalam Permen LH No. 1 Tahun 2022, tercantum pada pasal 33. Tahapan yang dilakukan dalam penilaian pemeringkatan untuk kinerja peserta PROPER dalam mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Pemeringkatan Sementara
2. Sanggahan dan klarifikasi
3. Pemeringkatan Akhir

Sedangkan untuk urutan peringkat dalam PROPER untuk peserta adalah, sebagai berikut:

1. PROPER EMAS

Untuk peserta PROPER yang memiliki rapor hijau dan emas, merupakan industri yang memiliki Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan (DRKPL), yaitu dokumen yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan lingkungan. Adapun untuk kandidat emas sendiri terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

• Memperoleh peringkat hijau dua tahun berturut-turut atau peringkat emas periode penilaian tahun sebelumnya
• Serta memiliki satu program unggulan inovasi social
• PROPER HIJAU

Hampir sama dengan peserta kandidat PROPER emas, calon kandidat hijau harus menyerahkan Dokumen Hijau kepada sekretariat PROPER, dimana Dokumen Hijau sendiri terdiri dari:

• DRKPL
• Laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan

Selain itu para kandidat hijau ini memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan:

• Karakteristik kegiatan, baik itu proses produksi maupun jasa yang dilakukan
• Dan dampak lingkungan yang dihasilkan
• PROPER BIRU

Warna biru diperuntukkan untuk peserta PROPER yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah perusahaan yang mendapatkan rapor Biru sudah sesuai dengan persyaratan dasar, dimana persyaratan minimal yang sudah diterapkan adalah 4R, sudah ada CSR, kemudian memiliki keunggulan lingkungan.

• PROPER MERAH

Untuk peserta PROPER yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu industri yang mendapatkan rapor merah apabila sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan tetapi belum lengkap, atau belum melakukan pelaporan secara rutin dan konsisten.

• PROPER HITAM

Hitam diperuntukkan untuk industri yang sama sekali belum pernah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan, sehingga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ini juga berlaku untuk industri yang pernah mendapatkan sanksi, pelanggaran terhadap perundang-undangan sehingga mendapatkan sanksi.

Apabila digambarkan, kategori hitam dan merah termasuk dalam kriteria yang belum taat. Sedangkan untuk biru ini taat, sedangkan untuk hijau dan emas adalah lebih taat. Sehingga dalam suatu industri sebagai peserta focus pertama yang dilakukan adalah mencapai ketaatan warna biru, karena yang diwajibkan untuk suatu industri adalah minimal mendapatkan PROPER Biru.

Sedangkan untuk penilaian yang perlu diperhatikan untuk mencapai minimal warna Biru, adalah mencakup 3 aspek penilaian, yaitu air, udara, dan limbah B3. Yang dari masing-masing penilaian ini memiliki persyaratan tersendiri menurut PERMEN LH No. 1 tahun 2022. Dari ketiga kriteria ini dinilai kinerja masing-masing, dan dilakukan pelaporannya. Apabila teknis dan izin terpenuhi namun pelaporannya masih tidak lengkap artinya industri tersebut juga dapat dikatakan belum taat. Namun apabila semua persyaratan dan ketentuannya memenuhi syarat dan melakukan pelaporan secara rutin dan konsisten, maka bisa dikatakan nantinya perusahaan atau industri tersebut dikatakan taat terhadap peraturan perundang-undangan dan bisa mendapatkan PROPER BIRU, atau bahkan mendapatkan PROPER Hijau. Dan apabila bisa mempertahankan peringkat tersebut selama dua tahun berturut-turut, maka perusahaan atau industri tersebut bisa mendapatkan PROPER EMAS. Di akhir penilaian Menteri akan menetapkan peringkat PROPER berdasarkan hasil evaluasi. Penetapan peringkat ini dijadikan dasar bagi Menteri untuk melakukan:

• Pemberian penghargaan
• Pembinaan
• Penegakkan hukum

Adapun penghargaan yang dimaksudkan adalah:

• Trofi emas dan sertifikat, untuk peserta PROPER dengan peringkat emas.
• Trofi hijau dan sertifikat, untuk peserta PROPER dengan peringkat hijau
• Sertifikat penghargaan, untuk peserta PROPER dengan peringkat biru

Artikel ini diedit oleh Aghnia Putri Anshari yang memiliki pengalaman dalam PROPER

PERMEN LH No. 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa Penilaian PROPER merupakan segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Penilaian PROPER ini menggunakan Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang disebut sebagai SIMPEL. Berberapa kegunaan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup
2. Rencana pemantauan lingkungan hidup
3. Pelaksanaan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta
4. Penerapan baku mutu lingkungan secara elektronik.

Adapun tahapan penilaian PROPER menurut PERMEN LH No. 1 tahun 2021, yaitu

1. Perencanaan

Tahap ini dilakukan pemilihan perusahaan yang telah tercantum sebagai peserta dalam penilaian PROPER berdasarkan kriteria unit usaha, yang nantinya akan diumumkan, dan akan ada SK yang akan dikeluarkan oleh KLH.

Setiap anggota (Perusahaan) yang terpilih tadi nantinya akan mendapatkan sosialisasi untuk masing-masing kriteria, dan diberikan waktu untuk pengumpulan data untuk dikumpulkan menggunakan sistem online yang ada pada SIMPEL. Pengisian data ini juga memiliki batas waktu tertentu. Website SIMPEL akan terkunci ketika batas waktu pengisian terlah ditutup.

2. Pelaksanaan

Selama website SIMPEL ini terkunci, dilakukan peghitungan dan juga verifikasi. Selain dilakukan secara online, penilaian akan dilakukan secara lapangan. Nantinya aka nada tim yang datang ke lokasi setiap perusahaan. Dimana tim ini bisa berasal dari KLH langsung maupun dari provinsi

3. Penetapan Peringkat

Evaluasi akan dilakukan setelah verifikasi data online dan data lapangan selesai. Evaluasi ini memiliki outpun berupa rapor sementara. Dimana rapor sementara ini nantinya akan diberikan kepada setiap perusahaan untuk melakukan sanggahan, seperti contoh apabila website terjadi kendala saat meng-upload file. Sanggahan juga dapat diberikan apabila ada ketidaksesuaian tim verifikator di lapangan, dan dapat langsung diperbaiki.

4. Pemberian Penghargaan, Pembinaan, dan Penegakan Hukum

Setelah masa sanggahan selesai, akan dilakukan perhitungan lagi dari hasil verifikasi yang terakhir. Sehingga nanti akan diumumkan peringkat-peringkat setiap perusahaan yang terdaftar sebagai peserta PROPER.

Penilaian PROPER ini dilakukan untuk industri-industri peserta PROPER, baik itu dari industri manufaktur, pertambangan energi dan migas, agroindustri, industri yang bergerak dibidang limbah, kawasan dan jasa pengelola limbah, serta dari sektor domestik seperti hotel dan rumah sakit. Berdasar pada PERMEN LH No. 1 tahun 2021 ini hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada sekretariat PROPER yang kemudian dilakukan kompilasi berdasarkan bidang penilaian masing-masing, yaitu:

1. Pengendalian Pencemaran Air
2. Pemeliharaan Sumber Air (khusus untuk industri air minum dalam kemasan)
3. Pengendalian Pencemaran Udara
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Pnegelolaan Limbah non B3
6. Pengelolaan B3 (khusus untuk industri prasaran jasa transportasi)
7. Pengendalian Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan)
8. Pengelolaan Sampah (khusus untuk industri prasarana jasa transportasi)

Hasil pemeringkatan sementara berdasarkan bidang penilaian masing-masing ini disampaikan peserta PROPER dengan menggunakan format yang sudah tertera dalam PERMEN LH No. 1 tahun 2021, kemudian peserta PROPER berhak melakukan sanggahan dan klarifikasi yang nantinya akan disampaikan kepada tim pelaksana PROPER melalui laman SIMPEL dengan disertai dengan data pendukung. Barulah Tim Pelaksana PROPER melakukan evaluasi atas sanggahan dan klarifikasi yang disampaikan. Hasil evaluasi kemudian disusun dalam bentuk berita acara sanggahan dan klarifikasi, dengan menggunakan format yang sudah tercantum.

Dalam proses penilaian PROPER ini ada yang harus diperhatikan peserta PROPER, yaitu:

• Pada proses pemeringkatan ini, setiap peserta PROPER akan dikenakan sanksi administratif apabila mendapatkan peringkat merah
• Penyerahan bukti perbaikan sesuai dengan ketentuan sanksi administratif, meskipun belum mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif, pemeringkatan bagi peserta PROPER akan ditangguhkan
• Setelah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif, pemeringkatan PROPER dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan

Persetujuan teknis merupakan ketentuan tentang standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta analisis dampak yang diakibatkan usaha/kegiatan yang berlangsung. Pertek pada bidang udara diwajibkan bagi usaha/kegiatan yang memiliki kewajiban AMDAL dan UKL/UPL yang menghasilkan emisi. Didalam persetujuan teknis memuat kompetensi PPU. Pihak pengelola PPU yang direncanakan;

1. satu penanggung jawab (sertifikasi pelatihan PPU)
2. satu operator (sertifikasi pelatihan tingkat operator) Adapun Persetujuan teknis dibagi menjadi dua jenis yaitu kajian teknis dan standar teknis

Standar teknis merupakan acuan kegiatan/usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan berdasarkan baku mutu. Perbedaan dari kedua dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbedaan terletak pada beberapa hal, diantaranya adalah mengenai pembahasan yang disusun dalam kajian teknis lebih dalam dibandingkan dengan standar teknis. Kajian teknis berisi 6 poin, sedangkan standar teknis yang hanya ada 5 poin. Poin prakiraan dampak tidak dimuat dalam standar teknis. Misalnya pada kegiatan dengan sumber emisi berupa genset dengan kapasitas 500 kVA, karena dampak yang dihasilkan tidak tinggi, maka dokumen yang dibuat adalah standar teknis, sehingga poin prakiraan dampak tidak perlu dicantumkan. Pada kajian teknis terdapat poin rona awal lingkungan. Pada pertek poin ini lebih mendetil dibandingkan rona awal lingkungan yang biasa disusun pada AMDAL sebelum AMDAL yang berlaku sekarang. Adapun muatan dari standar teknis disajikan pada tabel berikut.

Sedangkan muatan dari kajian teknis disajikan pada tabel berikut.

Sebagai tambahan, pada dokumen ini terdapat poin berisi Standar kompetensi SDM (penanggung jawab pengendali pencemaran udaranya, operator atau penanggungjawab operasional pengendalian emisi) atau dikenal juga dengan SML. SML itu tergantung kompleksitas emisi yang dihasilkan, jika pencemaran emisinya sederhana seperti hanya genset tentu tidak terlalu kompleks. Pada poin juga, terdapat konsep jobdesk dari masing-masing orang yang jabatan yang terlampir pada poin tersebut.

Poin SML, internasisasi biaya lingkungan dan rona awal yang lebih dalam merupakan hal yang baru pada pertek dibandingkan dengan AMDAL sebelum ini. Pada dokumen pertek emisi dibandingkan AMDAL sebelumnya, ambien tidak lagi didasarkan dari kampung atau rumah pemukiman terdekat tapi dengan dispersi udara (kecenderungan udara pergi disitu dilihat pemantauannya) serta penetapan ambien bukan berdasarkan jarak atau kedekatan dengan perusahaan tapi berdasarkan penelitian yang ada. Pembahasan lebih lanjut mengenai SML dan Internalisasi biaya dapat dilihat pada artikel dengan judul Demikian alur cara mendapatkan SLO mulai dari penyusunan Persetujuan Teknis (Pertek) adapun jenis Persetujuan Teknis yang disusun dibagi menjadi dua, yaitu Standar Teknis dan Kajian Teknis. Informasi tersebut dapat dibaca pada artikel yang berjudul “Isi Internalisasi Biaya Lingkungan dan Sistem Manajemen Lingkungan dalam Pertek Emisi”.

Artikel ditulis oleh Isrinannisa Yane Aulia yang memiliki pengalaman di bidang pertek emisi dan kajian dispersi emisi

PROPER merupakan sebuah singkatan dari Program Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat dikatakan bahwa PROPER merupakan instrument pengendalian lingkungan yang berbasis insentif dan disinsentif, yang artinya digunakan sebagai perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang serta untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Dengan segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan, aktivitas industri yang tidak dijalankan dengan baik sesuai degan perundang-undangan akan menyebabkan dampak juga terhadap lingkungan. Sehingga dengan adanya penilaian PROPER ini diharapkan dapat menjadi inovasi dalam mengendalikan pencemaran tidak hanya di sektor industri saja namun juga sektor yang lain.

Dalam penilaian PROPER nanti pada saat pengumuman terdapat beberapa warna peringkat sesuai nilai yang diperoleh tiap industri yang mengikuti penilaian PROPER, yaitu hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Peringkat yang dicapai setiap industry atau perusahaan ini nantinya akan diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat pun dapat menilai dan menimbulkan citra tersendiri sesuai peringkat yang dicapai oleh perusahaan. Tidak hanya itu, peringkat ini nantinya juga akan mempengaruhi stakeholder untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut berdasarkan peringkat PROPERnya. Semakin tinggi nilai PROPER yang diperoleh, semakin bagus pula sistem managemen pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan tersebut.

Dasar penilaian dari PROPER tercantum dalam PERMEN LH No. 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan bahwa PROPER merupakan bentuk evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan. Tujuan dari pelaksanaan PROPER ini adalah:

1. Untuk meningkatkan penaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.
2. Sebagai awareness para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang tiap tahunnya dipastikan akan meningkat mengikuti pembaruan yang di setiap tahunnya.
3. Untuk mendorong penerapan prinsip 4R dalam pengelolaan limbah Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery.

Dalam PERMEN LH No. 1 tahun 2021, pemeringkatan yang dimaksud terdiri dari kategori:

• Biru, untuk peserta yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Merah, untuk peserta PROPER yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Hitam, untuk peserta PROPER yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
• Emas, untuk peserta yang memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut atau peringkat emas periode penilaian tahun sebelumnya, serta memiliki satu program unggulan inovasi social.

Dengan adanya penilaian PROPER ini tidak hanya sebagai nilai dari suatu industri atau perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga diharapkan dapat menjadi continuous improvement di bidang lingkungan. Berikut beberapa keuntungan apabila setiap industri mengikuti penilaian PROPER adalah sebagai berikut:

• Terciptanya lingkungan hidup yang baik dan terciptanya ketahanan sumber daya alam, karena telah mengikuti peraturan perundang-undangan jadi otomatis pengambilan dan pemakaian sumberdaya alam akan lebih ramah lingkungan.
• Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan ramah lingkungan. Ini terjadi karena adanya pengurangan limbah dan pengurangan emisi.

Diantara keuntungan diatas, setiap perusahaan yang mengedepankan prinsip produksi bersih otomatis akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi, ini merupakan salah satu jalan continuous improvement. Tidak hanya itu kembali ke penilaian PROPER, ketika suatu perusahaan telah melakukan produksi bersih yang telah dijelaskan diatas, secara otomatis juga nilai dari PROPERnya akan menghasilkan nilai yang bagus, sehingga ini dapat dijadikan penilaian tersendiri terhadap penilaian masyarakat serta stakeholder terhadap perusahaan tersebut untuk membeli ataupun melakukan kerjasama.

Ingin belajar dan bergerak di bidang pengelolaan limbah B3? Catat, ini adalah aspek-aspek yang harus dikuasai. Dalam pengelolaan limbah B3, kita harus:

memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, mengidentifikasi karakteristik dan jenis limbah B3 yang diatur dalam undang-undang, kemudian memahami persyaratan pengelolaan limbah B3, memahami aspek K3, dan sistem tanggap darurat dalam penanganan limbah B3, serta memahami sistem pelaporan pengelolaan limbah B3.

Di dalam artikel-artikel selanjutnya, kita akan fokus kepada pengumpul sebagai bagian dari pelaporan pengelolaan limbah B3. Kita semua tahu, tidak semua atau sebagian besar industri tidak mampu untuk mengolah atau memanfaatkan limbah B3 tersebut, maka yang pertama dilakukan setelah menghasilkan adalah mengumpulkan atau menyimpan sementara

Dengan pemahaman limbah B3 yang baik, maka diharapkan kita dapat mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengelolaan limbah B3, yang kemudian kita rancang susunan strategis untuk pengurangan limbah B3, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kinerja dan profit perusahaan dengan melakukan efisiensi dan meminimisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan.

Pokok topik yang harus dikuasai adalah sebagai berikut:

• Dasar hukum terkait limbah B3,
• Identifikasi limbah B3
• Perizinan limbah B3, terutama terkait penyimpanan limbah B3
• Rencana minimasi limbah B3
• Tanggap darurat limbah B3, dan
• Pembuatan dokumen pelaporan limbah B3

Dasar hukum mengenai limbah B3 yang terbaru ada di PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 274-449 dengan Lampirannya 9 sampai 13.

Pengertian secara umum seperti yang sudah kita ketahui, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan, jadi suatu kegiatan pasti ada input, proses utama, kemudian ada outputnya. Outputnya berupa produk utama, kemudian juga ada produk samping atau limbah, yang mana limbahnya ini bisa berupa cair dan padar. Limbah padat bisa kita bagi menjadi limbah B3 dan non B3.

Input sebuah proses sendiri, ada yang menggunakan bahan B3 sebagai bahan baku utamanya, kemudian biasanya juga ada penggunaan bahan tambahan, yang mana di bahan tambahannya ada bahan yang merupakan B3, maupun yang non B3 dan selama proses berlangsung, emisi pasti dihasilkan.

Bahan B3 adalah bahan berbahaya dan beracun, jika dia memiliki sifat konsentrasi dan jumlah yang bisa mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, bisa membahayakan lingkungan, bisa mengancam kesehatan, bisa mengancam kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. Jika disimpulkan, limbah B3 berarti sisa hasil usaha atau kegiatan industri yang sifat konsentrasinya bisa mencemarkan lingkungan hidup, membahayakan, dan mengancam kesehatan.

Ingin bertanya-tanya mengenai pengelolaan limbah B3? Chat kami..

Surat Kelayakan Operasi (SLO) merupakan pernyataan tentang terpenuhinya standar perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bagi usaha/kegiatan. SLO wajib dimiliki oleh kegiatan/usaha yang berkewajiban AMDAL atau UKL/UPL dengan kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi. Alur atau tata cara perolehan SLO dijelaskan dalam Peraturan Mentri No 5 (2021) sebagai berikut.

Penjelasan dari alur penerbitan SLO adalah sebagai berikut.

1. Penapisan Mandiri

Proses penapisan mandiri adalah dasar bagi pemrakarsa maupun konsultan untuk mengajukan permohonan penerbitan Pertek. Penapisan mandiri didasarkan pada di mana lokasi kegiatan/usaha tersebut dilakukan (berdasarkan WPPMU), dampak emisi dari kegiaan/usaha tersebut. Tata cara proses ini berdasarkan Lampiran X memiliki alur sebagai berikut.

1. Suatu usaha/kegiatan akan di lihat apakah berlokasi pada Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (WPPMU) kelas I atau tidak. Jika YA, maka dokumen pertek yang akan disusun adalah kajian teknis, jika tidak maka masuk ke penapisan selanjutnya. WPPMU sendiri ditetapkan oleh pemerintah yang bertanggung jawab pada wilayah tersebut. Contoh WPPMU kelas I adalah pada daerah pristine, ada istilah daerah pristine yang masih belum terganggu.
2. Suatu usaha/kegiatan akan dilihat apakah masuk dalam daftar dengan dampak emisi tinggi berdasarkan KBLI yang tercantum dalam Peraturan Mentri No 5 (2021). Jika YA, maka dokumen pertek yang akan disusun adalah kajian teknis, jika tidak maka masuk ke penapisan selanjutnya. Walaupun pada kegiatan/usaha tersebut memiliki sumber emisi yang sederhana dan tidak tinggi, misalnya genset, maka tetap wajib menyusun kajian teknis walau secara sederhana (tidak terlalu mendetil).
3. Suatu usaha/kegiatan akan dilihat apakah sumber emisi dari suatu kegiatan memiliki baku umutu emisi spesifik yang telah dicantumkan dalam peraturan atau tidak. Jika YA, maka dokumen pertek yang akan disusun adalah standar teknis, jika tidak maka harus membuat dokumen pertek berupa kajian teknis. Kasus ini akan mengharuskan suatu kegiatan/ usaha menguji emisinya, maka harus dilihat dari proses yang berlangsung dan ditentukan jenis emisi yang akan ditimbulkan, sehingga tidak harus melakukan uji parameter sapu jagad karena akan memberatkan biaya yang harus dikeluarkan.

Setalah dilakukan penapisan mandiri, maka dibuat dokumen persetjuan teknis berdasarkan hasil penapisan mandiri. Dokumen ini dapat disusun oleh pemrakarsa maupun oleh pihak konsultan.

2. Sidang Persetujuan Teknis (pemeriksaan dokumen)

Sidang Persetujuan Teknis dilakukan oleh Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan wilayah. Sidang ini akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dari dokumen permohonan Persetujuan Teknis mengenai isi pertek yang telah disusun. Pada standar teknis, nanti akan dikoreksi mengenai baku mutu emisinya.

3. Berita acara hasil sidang

Perbaikan pertek yang tercantum dalam berita acara harus dilakukan keseluruhan dalam waktu sepuluh (10) hari kerja.

4. Penilaian Substansi

Penilaian ini dilakukan oleh pejabat dan melibatkan ahli PPU. Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian isi dari Pertek (kajian teknis/standar teknis) yang disusun. Jangwa waktu penilaian substansi sampai dengan penerbitan dokumen Pertek yaitu maksimal 30 hari kerja.

5. Penerbitan Persetujuan Teknis

Persetujuan Teknis (Pertek) merupakan syarat dan salah satu bagian dari dokumen persetujuan lingkungan serta perizinan berusaha.

6. Pernyusunan Persetujuan Lingkungan

Persetujuan lingkungan merupakan dokumen lingkungan (SSKKL) yang berisi: persetujuan teknis PPA (pengendalian pencemaran air), persetujuan teknis pengendalian pencemaran udara, lalu persetujuan teknis limbah B3 serta dokumen mengenai komponen seperti sosial, budaya, ekonomi. Proses penyusunan.

7. Pembangunan fasilitas pengelolaan Emisi dan Operasi

Pembangunan fasilitas konstruksi dilanjutkan setelah perolehan persetujuan lingkungan. Setelah selesai dibangun maka pihak pemrakarsa akan melaorkan kembali untuk kemudian dilakukan verifikasi antara pertek dan aktualisasi dilapangan.

8. Verifikasi Persetujuan Teknis berdasarkan fasilitas yang dibangun

Verifikasi dilakukan pada masing-masing poin yang ada pada pertek terhadap keadaan dilapangan. Pemantauan yang dilakukan diantaranya terhadap emisi pada periode waktu yang telah ditentukan dan dilakukan oleh laboratorium teregistrasi (ini adalah pemantauan coba, bukan pemantauan saat mereka telah produksi dahulu selama tiga bulan baru dilihat emisinya) hal dilakukan sebagai penilaian verifikasi pemilihan antara hasil pemantauan emisi dan pemilihan alat pengendali emisi. Verivikasi untuk Pemantauan emisi dilakukan pada masa periode yg ditentukan. Dilakukan 2 kali (untuk melihat tren nya) yaitu saat pelepasan, waktu mau dioperasikan dan sebagai tambahan berdasarkan literatur pabriknya kalau beroperasi normal hasilnya akan seperti apa Verifikasi juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara emisi yang dikendalikan dengan pemilihan jenis alat, penilaian desain sistem intalasi, kapasitas instalasi serta waktu mengujinya dicek apakah ketika melakukan uji coba akan beroperasi normal atau tidak.

Proses ini akan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan teknis dengan durasi waktu paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima.

Setelah proses pejabat yang memeriksa akan menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan jika ada yang belum tepat. Kemudian pemohon akan melakukan perbaikan dan menyampaikannya kembali. Perbaikan dilakukan satu kali setelah menyampaikan kembali permohonan tersebut, jika tetap tidak sesuai maka akan dikenai sanksi administratif.

kajian/standar teknis yg telah dinyatakan benar dan lengkap kemudian melakukan penilaian subtansi. Hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian tepenuhi penilai menerbitkan persetujuan teknis, jadi kalau kajian teknis sudah sesuai maka diterbitkan persetujuan teknis. Jika kesesuaian tidak terpenuhi pejabat penilai menolak menerbitkan persetujuan teknis disertai dengan alasan penolakan, jadi kalau dia tidak sesuai jadi tidak serta merta seperti itu, ketika pembahasan nanti disebutkan apa yang tidak sepakat dan diberikan waktu untuk memperbaiki tetapi kalau tetap tidak baru ditolak. (Bukan berarti ditolak langsung nol lagi tapi ada diskusi di dalam pembahasan itu. Penilaian substansi sampai jangka waktu 30 hari kerja).

9. Penerbitan SLO

Jika semua sudah sesuai dengan pertek, maka terbitlah SLO, dimulainya operasional dan pengawasaan ketaatan dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Surat ini akan dikeluarkan/diterbitkan di pusat, ditandatangani oleh dirjen di pusat dan oleh kepala dinas provinsi di daerah.

Persetujuan lingkungan yang telah diperoleh akan berlaku seumur kegiatan/usaha berlangsung (tidak ada perpanjangan, hanya pengawasan). Namun, suatu kegiatan perlu melakukan persetujuan teknis kembali apabila:

1. perubahan desain dan/atau alat pengendali emisinya, kalau diganti desain dan alatnya maka wajib menyusun lagi persetujuan teknis
2. pembangunan alat pengendali emisi, misalnya diganti atau ditambah pembangunannya misal dulu belum ada FGD sekarang ada maka berubah lagi persetujuan teknis karena dulu belum dicantumkan didalamnya
3. perubahan proses kegiatan

Perubahan pertek yang dilakukan harus dilengkapi dengan:

1. kajian teknis jika perubahan teknis mengubah luas sebaran dampak (misal, kalau cerobong berubah tingginya tentu diperkirakan akan mengubah sebaran dampak)
2. dokumen pemenuhan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi (BME), jika perubahan teknis kegiatan tidak mengubah sebaran dampak (misal, Kalau dia mengganti genset dengan genset yang lebih canggih, genset yang tadinya bahan bakarnya dengan diesel diganti dengan gas)

Demikian alur cara mendapatkan SLO mulai dari penyusunan Persetujuan Teknis (Pertek) adapun jenis Persetujuan Teknis yang disusun dibagi menjadi dua, yaitu Standar Teknis dan Kajian Teknis. Informasi tersebut dapat dibaca pada artikel yang berjudul “Standar Teknis vs Kajian Teknis. Mana yang Harus Disusun?”.

Artikel ditulis oleh Isrinannisa Yane Aulia yang memiliki pengalaman di bidang pertek emisi dan kajian dispersi emisi

Ada pertanyaan begini, suatu PLTU di dalam prosesnya memiliki enam (6) boiler yang emisinya kemudian dialirkan ke satu cerobong. Artinya emisinya dijadikan satu aliran. Bagaimana menyikapi ini, apakah kondisi demikian diperbolehkan?

Sebagai tambahan info, bahan bakarnya adalah batu bara. PLTU tersebut adalah bagian dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih mineral, yang tidak saya sebutkan namanya. PLTU memiliki kapasitas ≥ 25 MW.

Untuk pertanyaan di atas, dengan melihat sumber emisinya, kita bisa mengacu kepada PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga
Termal atau lebih singkatnya PermenLHK 15/2019. Di dalamnya memuat baku mutu emisi serta ketentuan teknis pengendalian emisi, pemantauan dan pelaporan untuk semua pembangkit listrik tenaga termal. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), diatur lebih lanjut dalam Lampiran I.

Peraturan ini mengubah beberapa peraturan yang sebelumnya mengatur baku mutu emisi, antara lain PermenLH 21/2008 (PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTP) dan PermenLHK 70/2016 (PLTSa); serta membuat pengaturan yang baru bagi PLTMG atau PLTDG, PLTBm, serta pembangkit listrik berbahan bakar campuran, yang sebelumnya belum diatur baku mutunya.

Dalam kasus ini, Pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa CEMS dilakukan pada PLTU yang memiliki kapasitas ≥ 25 MW, atau ≤ 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar >2% dari beroperasi secara terus menerus. Untuk itu, PLTU jelas wajib memasang CEMS di semua unit pembangkitnya. Jika ada 6 boiler yang beroperasi, maka perusahaan wajib menyediakan cerobong di setiap boiler yang beroperasi. CEMS wajib dipasang pada setiap cerobongnya. Selanjutnya hasil pemantauan oleh CEMS dilaporkan sesuai format yang berlaku (Lampiran XI)

Ditulis oleh Arie Dipareza Syafei, praktisi selama lebih dari 10 tahun di bidang pengendalian pencemaran udara. Rekam jejaknya bisa dilihat disini.